VIVAnews - Pemerintah sebaiknya tidak menyikapi laporan dua media Australia, The Age dan Sydney Morning Herald, yang membocorkan laporan kawat Kedutaan Besar Amerika Serikat.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Sutiyoso di Makassar, Sabtu 12 Maret 2011.

“Pemerintah sebaiknya tidak emosional. Pemerintah justru harus arif menyikapi bocoran Wikileaks itu,” kata Sutiyoso saat melantik pengurus PKPI Sulawesi Selatan di Gedung Celebes Convention Centre.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, pemerintah justru harus berani menghadapi itu dan membuktikan jika data yang jadi laporan headline di Australia itu keliru. Apalagi, laporan itu sudah menjadi opini internasional. “Sebaiknya memang pemerintah membantah itu dengan memberikan data yang sebenarnya. Ini untuk membuktikan bahwa apa yang ditulis The Age dan Sydney Morning Herald tidak benar,” tambah Sutiyoso.

Soal siapa yang harus membantah atau menjawab, tidak seharusnya dilakukan langsung oleh SBY. Bantahan, menurut dia, bisa dilakukan oleh pejabat yang berkompeten seperti Menkopolkam. Bantahan itu juga tidak mesti ke Australia, tapi cukup melalui media-media nasional dan dianggap bisa mempengaruhi opini yang terlanjur dibangun.

Lebih jauh Sutiyoso berharap agar laporan Wikileaks itu bisa dibuktikan dan bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi laporan tersebut dinilai Sutiyoso sudah menjadi konsumsi di seluruh dunia. Sutiyoso khawatir, persoalan ini akan membawa dampak negatif bagi Indonesia di mata internasional.

Ia menambahkan, pemberitaan harian Australia, The Age dan Sydney Morning Herald tidak benar mengenai SBY bisa dikatakan sangat menyakitkan. Sebab menyangkut nama baik seorang kepala negara.

Seperti diketahui, dua harian besar di Australia, yakni The Age dan Sydney Morning Herald edisi Jumat, 11 Maret 2011, menurunkan laporan bertajuk 'Yudhoyono Abused Power'. Laporan tersebut memberi gambaran tentang buruknya kepemimpinan SBY bahkan disebut menyalahgunakan kekuasaan.

Laporan: Rahmat Zeena l Makassar.
• VIVAnews