-->

Kamis, 10 Maret 2011

Defisit Bengkak, BBM Bersubsidi Tak Perlu Naik

INILAH.COM, Jakarta - Pemerintah memastikan, tak akan menaikkan harga BBM bersubsidi 2011 ini. Tapi, pemerintah diminta bekerja keras memenuhi target lifting 970 ribu barel per hari. Jika tidak, defisit semakin bengkak.

Eric Alexander Sugandi, ekonom Standard Chartered Bank mengatakan, melambungnya harga minyak mentah dunia tidak serta merta mengharuskan pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Apalagi, jika pemerintah bisa menaikkan lifting minyak.

Berdasarkan analisis sensitivitas Kementerian Keuangan, kenaikan harga minyak sebesar US$1 per barel, bisa menggerus defisit anggaran US$0-0,03 miliar. Jika pemerintah gagal memenuhi target liftingnya, 970 ribu barel, budget defisit bisa membengkak US$0-0,3 miliar setiap 10 ribu barel.

“Dalam beberapa tahun terakhir, produksi minyak RI cenderung turun,” katanya kepada INILAH.COM, di Jakarta, Rabu (9/3). Karena itu, lanjut Eric, Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal BKF Bambang Brodjonegoro mengatakan, defisit anggaran bisa naik mencapai 2% dari target 1,8% dari GDP (Gross Domestic Product).

“Tapi, meski defisit naik, harga BBM bersubsidi belum tentu naik,” timpal Eric. Pasalnya, kondisi saat ini, berbeda dengan 2008 silam. Saat itu, belum ada konversi dari minyak tanah ke gas sehingga beban subsidi sangat besar. “Sekarang, pengguna minyak tanah sudah banyak beralih ke gas,” ucap Eric.

Di sisi lain, seiring penyerapan anggaran yang rendah, tekanan harga minyak bisa ditutupi dari pos anggaran yang lain. Apalagi, RI juga masih memiliki sisa anggaran 2010, sebesar Rp47 triliun. “Pemerintah juga memiliki kerjasama dengan ADB dan Bank Dunia terkait dana yang sewaktu-waktu bisa dipinjam untuk menambal APBN,” ungkapnya.

Karena itu, dia menegaskan, dengan kenaikan harga minyak, pemerintah tidak serta merta harus menaikkan harga BBM bersubsidi. Apalagi, penguatan rupiah juga bisa meminimalisasi imported inflation. “Biaya impor minyak dan produk turunannya, lebih murah dibandingkan pada saat rupiah melemah,” tambahnya.

Sementara itu, rencana pelarangan konsumsi BBM bersubsidi untuk mobil pelat hitam lebih baik dijalankan tapi ditunda terlebih dahulu. Pemerintah harus benar-benar yakin tekanan inflasi tidak berbahaya seperti saat ini.

“Mungkin baru bisa dilaksanakan di semester II,” ucapanya. Sebab, inflasi semester pertama terpengaruh based effect. Seolah-olah, inflasi year on year tinggi karena terpengaruh inflasi rendah. Sebab, 5 bulan pertama 2010, inflasi sangat rendah. “Jika pemerintah melaksanakan pembatasan BBM bersubsidi, inflasi akan terasa sangat tinggi karena dasar inflasi yang rendah,” tandas Eric.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh memastikan, pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM di tahun 2011. Menurutnya, keputusan ini didasarkan nilai kurs yang terus menguat dan cadangan devisa negara yang menembus Rp100 trilun.

Selain itu, harga Indonesia (ICP/Indonesia crude price) juga tidak hanya tergantung dari minyak dunia saja. "Saya pastikan pemerintah tidak akan membuat kebijakan kenaikan harga di 2011. Saya menyatakan demikian, insyaalah tidak ada," tegas Darwin saat menjawab pertanyaan wartawan terkait opsi kenaikan BBM mengingat harga ICP sudah tidak rasional lagi.

Menurut Darwin, kenaikan harga minyak ICP saat ini masih 10% di bawah asumsi perhitungan APBN 2011 yang sebesar US$80 per barel. Yang dilakukan pemerintah, lanjut Darwin, justru akan memastikan keamanan pasokan BBM.

Hal itu, menurutnya, yang dirasa penting ketimbang memikirkan isu kenaikan BBM. Untuk menjaga pasokan tersebut pemerintah juga sudah bekerjasama dengan negara-negara di ASEAN. "Tidak perlu cemas," ujar Darwin. [mdr]

Artikel Yang Berhubungan



0 komentar:

Poskan Komentar

By :
Free Blog Templates