VIVAnews - Nasib Partai Keadilan Sejahtera dalam koalisi masih mewarnai dinamika politik terkini. Bersama Golkar, partai itu menentang kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat voting Hak Angket Perpajakan di DPR beberapa waktu lalu.

PKS masih menunggu panggilan Presiden Yudhoyono untuk membahas nasibnya, sementara Partai Golkar sudah memiliki kesepakatan tetap berada di lingkar koalisi.

Menurut pengamat politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit, langkah Presiden Yudhoyono mempertahankan Partai Golkar adalah langkah tepat. Sebab, partai itu memiliki jumlah kursi signifikan di DPR untuk menguatkan dukungan.

"Lebih aman jika Golkar tetap di koalisi, namun membuang PKS, karena jumlah kursi (Golkar) di parlemen lebih banyak, jadi menguntung," ujarnya. "Sedangkan PKS tidak terlalu banyak kursi jadi tidak terlalu riskan."

Terlepas strategi tersebut, Arbi melihat Partai Golkar dan PKS telah melakukan pembangkangan terhadap pemerintah Yudhoyono. "Saya pikir ujung muara ini harus ada reshuffle menteri dan partai koalisi," ujarnya.

Terkait ketidakjelasan nasib PKS, Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin, mengatakan masih menunggu keputusan Presiden Yudhoyono. "Kami masih menunggu, dalam hal ini kami menegaskan kalau PKS keluar koalisi itu tidak masalah karena bisa sama-sama berjuang," ujar Didi.

Meski mengaku optimistis tak akan terdepak dari koalisi, Wakil Sekretaris Jenderal PKS Bidang Informasi, Mahfudz Siddiq, mengatakan PKS siap menerima keputusan Presiden Yudhoyono. “Pemimpin PKS masih menunggu, belum tahu kapan akan dipanggil. Yang jelas kami siap apapun keputusan Presiden,” ujar Mahfudz. (umi)